JAKARTA. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2017 ke kementerian dan lembaga yang dilakukan Presiden Joko Widodo Rabu (7/12) ditindaklanjuti cepat oleh kementerian. Salah satunya yang bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur. Setelah mendapat dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran dan pencairan anggaran, kementerian akan langsung bergerak membangun infrastruktur.
Salah satunya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian yang mendapatkan DIPA senilai Rp 101,496 triliun menyatakan, akan segera menggelar penandatanganan kontrak proyek yang mereka tangani pada tahun 2017 nanti.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, tanda tangan kontrak akan mulai dilakukan Januari 2017 nanti. Setidaknya, akan ada proyek sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat senilai Rp 31 triliun lebih yang kontraknya akan ditandatangani Januari nanti.
Kontrak proyek tersebut berasal dari proyek tahun jamak senilai Rp 19 triliun, dan proyek baru dari 3.419 paket proyek senilai Rp 22,1 triliun yang dilelang mulai Oktober sampai Desember tahun 2016. "Diharapkan, setelah terkontrak bisa segera dimulai," katanya di Kompleks Istana Negara Rabu (7/12).
Basuki mengatakan, selain menggelar tanda tangan kontrak tersebut, pihaknya akan melanjutkan proses lelang proyek. Sampai saat ini masih ada sekitar 6.600-an paket proyek senilai lebih dari Rp 45 triliun yang belum terlelang.
Lelang proyek tersebut ditargetkan selesai Maret 2017. Percepatan kontrak sama juga akan dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian mengatakan, Januari pihaknya juga akan menggelar tanda tangan kontrak proyek sektor pertanian.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kontrak pekerjaan proyek di Kementerian Perhubungan yang akan ditandatangani Januari nanti mencapai separuh dari total anggaran kementerian yang dialokasikan untuk belanja infrastruktur.